Nganjuk,Jejakjatim– Sebuah insiden yang semakin mengundang kecurigaan dan kemarahan masyarakat terjadi di Hotel Exindo, Nganjuk, saat acara yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem berlangsung pada Sabtu (12/10/2024). Di lokasi tersebut, sebuah mobil Siaga Desa yang jelas-jelas seharusnya digunakan untuk keperluan sosial dan kesehatan masyarakat desa, justru terlihat parkir di area yang menjadi pusat kegiatan politik pendukung salah satu pasangan calon (paslon).
Mobil Siaga Desa bertuliskan "Desa Sonoageng Prambon" itu terlihat berada di parkiran hotel, yang secara jelas terhubung dengan acara partai politik yang tidak ada kaitannya dengan tujuan sosial atau kesehatan warga. Mobil yang biasanya digunakan untuk mengantar pasien, atau sebagai sarana evakuasi dalam situasi darurat, kini dengan mudahnya ditemukan terlibat dalam kegiatan yang hanya berkaitan dengan kepentingan politik. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang menyalahgunakan fasilitas desa untuk meraih keuntungan politik pribadi.
Apalagi, ini bukan kali pertama desa setempat mencuat dalam isu politik. Sebelumnya beberapa waktu lalu juga telah beredar salah satu Kepala Desa di Nganjuk sempat menjadi sorotan publik setelah diketahui terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) tertentu dalam pilkada mendatang. Dukungan tersebut membuat banyak warga merasa bahwa kekuasaan desa telah dipolitisasi, dan kini dengan munculnya mobil Siaga Desa di tempat yang tidak semestinya, keraguan tersebut semakin membesar. Sepertinya, sudah ada kebiasaan dalam pemerintahan setempat untuk memanfaatkan sumber daya desa demi kepentingan politik.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah penggunaan mobil Siaga Desa, yang seharusnya merupakan fasilitas penting untuk kebutuhan medis dan darurat, malah digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan anggaran desa dan apakah perangkat desa benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat, atau justru mempergunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Mobil yang didanai oleh anggaran desa, yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat, kini malah dijadikan alat untuk mendukung kegiatan politik, yang jelas bertentangan dengan fungsinya.
Tindakan semacam ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat pemerintahan desa. Jika benar mobil tersebut digunakan untuk kepentingan politik, maka itu merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bisa menandakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang semakin sistematis di tingkat pemerintahan desa, di mana uang rakyat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.
Pemerintah desa dan aparat penegak hukum perlu segera memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai kejadian ini, serta melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan aset desa tersebut. Tindakan tegas harus diambil untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak berulang, dan agar masyarakat dapat kembali mempercayai bahwa dana desa digunakan untuk kesejahteraan mereka, bukan untuk kepentingan politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. (Red/sf)