Nganjuk, Jejakjatim.id – Sebanyak 10 ekor sapi ternak bantuan untuk masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, diduga telah digelapkan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang menerima bantuan tersebut.
Sapi-sapi tersebut merupakan bagian dari program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Jawa Timur dan dijanjikan untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Namun, setelah penyaluran pada 30 Oktober 2024, sapi-sapi tersebut tidak lagi berada di kandang yang disiapkan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, sapi-sapi bantuan tersebut dijual oleh Pokmas dengan harga mencapai Rp15 juta per ekor.
Beberapa sumber menyebutkan, sebagian sapi bahkan dijual dengan harga lebih rendah, yakni Rp4,5 juta per ekor.
Para anggota Pokmas kabarnya hanya menerima sekitar Rp1 juta per orang, sementara sisa hasil penjualan sapi diduga dibawa oleh Ketua Pokmas, M. Agus Misbah.
Pemilik kandang yang menjadi tempat penampungan sapi bantuan tersebut mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan sapi-sapi itu setelah beberapa hari ditempatkan.
"Saya tidak tahu ke mana sapi-sapi itu dibawa. Yang meminta izin penempatan sapi di kandang saya adalah Pak Misbah," ujar pemilik kandang yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Desa Jatirejo, Agus Wahyu Widodo, mengonfirmasi dugaan penggelapan sapi bantuan tersebut. Ia menjelaskan, Pokmas menjual sapi-sapi tersebut karena bantuan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.
"Memang ada informasi bahwa sapi-sapi itu dijual. Tapi saya tidak tahu menahu karena bantuan itu langsung diterima oleh Pokmas. Pak Sekdes yang lebih tahu, karena beliau juga bagian dari Pokmas," ungkap Agus.
Agus juga menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi sapi-sapi yang dijual sudah diganti, namun proses penggantian terhambat oleh wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang menyebabkan penggantian sapi tidak dapat dilakukan ke wilayah Nganjuk.
Hingga kini, Ketua Pokmas, M. Agus Misbah, belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
Masyarakat setempat berharap agar Pokmas bertanggung jawab atas penggelapan sapi bantuan yang telah disalurkan. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan memastikan ada tindakan hukum yang tegas.
"Kami harap Pokmas bertanggung jawab. Jika memang terbukti ada penggelapan, kami minta aparat mengusut kasus ini," ujar salah satu warga Desa Jatirejo yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menambah panjang daftar masalah terkait pengelolaan bantuan sosial yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya dugaan penggelapan ini, masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan pribadi.