Nganjuk, Jejakjatim.id – Ratusan aliansi mahasiswa Nganjuk kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Nganjuk pada, Selasa (25/3/2025).
Dalam aksinya, massa mahasiswa menuntut agar pengesahan Undang-Undang TNI dicabut karena dikhawatirkan dapat mengaktifkan kembali di fungsi militer.
"Kami menolak segala bentuk perluasan kewenangan TNI di ranah sipil, UU TNI ini malah membuat beberapa posisi sipil bisa diambil oleh TNI yang seharusnya tidak dilibatkan dalam politik," teriak said orator dalam aksi.
Dalam aksi yang digelar di Gedung DPRD Nganjuk, ratusan mahasiswa menyuarakan tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan terkait TNI, demokrasi, dan transparansi pemerintahan.
"Melihat situasi ini, ketika hukum diombang-ambing oleh para penguasa, maka hanya ada satu kata: lawan!," lanjutnya.
Para mahasiswa menuntut untuk menolak militerisasi jabatan sipil karena bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan supremasi sipil.
Dalam aksi ini, demonstran membawa enam tuntutan utama, yaitu :
1. Tolak revisi UU TNI.
2. Menuntut TNI untuk fokus kepada kedaulatan dan pertahanan negara.
3. Menolak fungsi FPMI dalam ranah sipil.
4. Menuntut pembahasan dan pengesahan UU perampasan aset.
5. Menuntut DPR RI serta pejabat lainnya untuk tidak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan dan tetap menjaga marwah demokrasi dan konstitusi.
6. Menuntut DPRD Nganjuk untuk ikut serta dalam mengawal kesejahteraan petani Kabupaten Nganjuk.
Kemudian mereka mendesak DPRD dan pemerintah untuk memastikan TNI tetap netral dan tidak terseret dalam dinamika politik praktis melalui mekanisme hukum yang lebih ketat dan membatasi keterlibatan TNI dalam urusan sipil sesuai amanat UU No. 34 Tahun 2004 agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun demikian, aksi berjalan relatif damai, dengan orasi dan teatrikal sebagai metode utama protes. Massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai revisi UU TNI dicabut.
"Ini bukan hanya masalah mahasiswa, ini masalah rakyat! Kita akan terus turun ke jalan jika aturan ini tetap dipaksakan!" Tandasnya.