Nganjuk, Jejakjatim– Dampak pengurukan lahan yang dilakukan oleh PT. TMKI di desa Mlorah, Kecamatan Nganjuk, memicu masalah serius bagi warga setempat. Sebelumnya, wilayah tersebut dikenal bebas dari banjir meskipun diguyur hujan deras. Namun, setelah proses pengurukan untuk pembangunan pabrik, banjir (genangan air) mulai melanda kawasan sekitar, khususnya di lokasi GG VI dan GG VII. (8/11/2024)
Warga setempat mengungkapkan kekecewaannya melalui video amatir yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, seorang warga mengeluhkan kondisi yang semakin memperburuk keadaan. "Mohon diperhatikan pembangunan pabrik ini karena lokasi GG VI dan GG VII kini kebanjiran. Pabrik harus segera membangun parit atau saluran air agar masyarakat desa sekitar tidak berdampak banjir. Kondisi warga sangat memprihatinkan," ucap warga yang terlibat dalam video tersebut.
Masalah ini turut mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya adalah aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam organisasi Salam Lima Jari (SLJ).
Ketua Salam Lima Jari, Yulma, dalam keterangannya via WhatsApp menilai bahwa pembangunan pabrik tersebut jelas melanggar aturan.
Menurutnya, pengurukan lahan tanpa adanya perencanaan yang matang terkait saluran drainase atau parit telah menyebabkan kerugian besar bagi warga. “Ini adalah pelanggaran aturan yang merugikan masyarakat. Warga sudah terdampak, tempat tinggal mereka kebanjiran akibat pembukaan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan aturan yang ada,” tegas Yulma.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa (Kades) Mlorah belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait masalah ini, meskipun warga telah mengajukan keluhan secara langsung. Keheningan dari pihak desa semakin menambah kekhawatiran warga yang merasa tak diperhatikan dalam penyelesaian masalah yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari mereka.
Warga berharap agar pihak PT. TMKI segera mengambil tindakan untuk membangun saluran air yang memadai agar genangan air dapat segera teratasi. Sementara itu, para aktivis dan warga mendesak pihak berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari proyek pembangunan pabrik tersebut. (Rdks/man)